News

News

Sort by time

Search by keywords

Search result for “political”

29Mar

Akankah Hukuman Mati Dihapuskan

Democracy, laws, government, political, humanrights

Semenjak terpilih pada tahun 2014 sebagai Presiden Republik Indonesia ke-7, terdapat wacana penghormatan dan penegakan hak asasi manusia sebagai bagian dari reformasi sistem dan penegakan hukum di Indonesia di dalam Program Nawacita Jokowi-JK. Namun di era pemerintahan yang sama,Indonesiajustru melaksanakan eksekusi hukuman mati hingga tiga tahap terhadap lebih dari 60 terpidana mati kasus narkotika. Di tahun 2017 sendiri, ada 25 terpidana mati kasus narkotika yang akan segera dieksekusi. Pemerintah memiliki misi untuk berperang melawan kejahatan narkotika karena menurut statistik, setiap hari puluhan orang meninggal diIndonesiakarenanya. Ancaman hukuman mati diyakini akan menimbulkan efek jera bagi para pelaku kejahatan narkotika lainnya di Indonesia.

Read more

10Feb

Biarkan Hukum Berbicara Dalam Kasus Penodaan Agama

political, social, laws, government

Menjelang usia kemerdekaan yang ke-72 sebagai sebuah negara kesatuan Republik Indonesia, kematangan segenap bangsa dalam berdemokrasi di negara ini sedang betul-betul diuji. Hal ini terkait dengan ketegangan yang terjadi akibat dugaan penodaan agama yang melibatkan Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama.

Read more

20Dec

Apakah Pasal Penebar Kebencian Masih Relevan Dipertahankan?

social, political, laws, government

Perdebatan mengenai konstitusionalitas Pasal 156a KUHP seharusnya sudah berakhir dengan diputusnya konstitusionalitas pasal ini oleh Putusan MK Nomor 84/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa pasal ini tidak bertentangan dengan konstitusi Indonesia. Sekalipun demikian, pro dan kontra masih saja bergulir tentang bagaimana sikap negara terhadap persoalan yang menyangkut penistaan agama di Indonesia.

Read more

03Nov

Mencari Pemimpin Pemersatu

election, political, social, Democracy

Bangsa Indonesia kembali harus menghadapi pemilihan kepala daerah yang akan dilakukan secara serentak pada Februari 2017 nanti. Namun, suhu politik sudah mulai memanas di penghujung tahun 2016 ini. Dalam sistem demokrasi, perbedaan adalah sebuah keniscayaan dan tidak ada yang salah dengan hal itu. Perbedaan itulah yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang apabila dapat dikelola dengan baik akan menjadi pendorong bagi peradaban bangsa Indonesia.

Read more

09Sep

Cuti Petahana: Untuk Kepentingan Siapa?

political, government, social

Hampir dua puluh tahun reformasi bergulir, kehidupan demokrasi di Indonesia selalu mengalami pasang dan surut. Euforia demokrasi di negara ini di satu sisi menghadirkan kebijakan-kebijakan yang lebih dekat dengan rakyat melalui sistem otonomi daerah namun sekaligus menghadirkan kasus-kasus memilukan soal korupsi yang dilakukan kepala daerah akibat kekuasaan besar yang dimilikinya dan juga kasus penyalahgunaan kekuasaan lainnya.

Read more

26Aug

Memetik Pelajaran Dari Polemik Status Dwi Kewarganegaraan

social, political, government, law

Sungguh sebuah tamparan hebat kepada pemerintah Indonesia dan pelajaran yang berharga bagi segenap rakyatIndonesiasaat kita menghadapi persoalan status kewarganegaraan ganda mantan menteri ESDM yang hanya menjabat selama 20 (dua puluh) kemarin.

Read more

30Apr

Pejabat kok gitu?

government, social, political

Menurut Mahatma Gandhi, ada tujuh dosa besar yang menjangkiti manusia yaitu kekayaan tanpa bekerja, kenikmatan tanpa nurani, ilmu tanpa kemanusiaan, pengetahuan tanpa karakter, politik tanpa prinsip, bisnis tanpa moralitas, dan ibadah tanpa pengorbanan. Dan semua itu tengah menjangkiti bangsa kita. Maka, tidak heran apabila kita menemukan ada saja yang sudahlah datang telat, kerjanya hanya merokok, minum kopi, tidur siang, sembahyang sebentar, dan lantas pulang. Sudah begitu, dibayar tinggi dan mendapat predikat terhormat. Itulah bangsa kita.

Read more

02Apr

Tangkap Jaksa Nakal, KPK Jangan Diskriminatif

laws, political, corruption, government

[JAKARTA] Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diingatkan untuk tidak tebang pilih dalam mengusut perkara korupsi, termasuk menangani perkara suap penghentian penyelidikan kasus korupsi PT Brantas Abipraya (BA) di Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta yang mengindikasikan adanya permainan jaksa nakal. KPK diminta berani menangkap jaksa nakal dalam kasus itu.

Read more

22Jan

Tinjau Ulang Hukuman Mati

laws, political, government

Januari ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengambil sikap tegas dengan tidak mengabulkan grasi bagi terpidana mati kasus narkoba. Indonesia memang berada pada tahap darurat narkoba sehingga kesalahan para terpidana kasus narkoba sulit untuk dimaafkan. Komitmen yang ditunjukkan oleh Presiden Jokowi tersebut menunjukkan adanya keberpihakan pemerintah bagi pemberantasan peredaran narkoba. Apabila tidak ditindak tegas, narkoba di Indonesia akan sangat membahayakan mengingat Indonesia berada di jalur emas perdagangan narkoba dan iklim Indonesia yang kondusif sangat potensial bagi tumbuh suburnya tanaman-tanaman psikotropika

Read more

14Dec

Kasus Papa Minta Saham Kuras Energi Bangsa

political, law, history, case, services, newspaper

[JAKARTA] Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR tak perlu memperpanjang pembahasan masalah etika pada kasus “Papa Minta Saham”, seperti yang dilaporkan lewat rekaman oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said.

Read more

12Dec

Balada Papa Minta Saham

political, government, economic

Mama minta pulsa pernah menjadi tren di dalam masyarakat Indonesia sebagai salah satu bentuk penipuan melalui pesan pendek yang mengatasnamakan ibu atau bahkan kerabat lain untuk meminta sejumlah pulsa. Pencatutan nama orang dekat ini mendorong korban untuk tertipu bujuk rayu. Kini, kasus pencatutan nama sejumlah pejabat yang diduga dilakukan oleh Ketua DPR RI justru memplesetkan “mama minta pulsa” menjadi “papa minta saham”.

Read more

11Dec

Hukum Harus Ditegakkan Dalam Skandal Freeport

laws, political, government, newspaper, economic

Peristiwa Papa Minta Saham yang terjadi beberapa waktu belakangan ini secara historis merupakan insiden yang serius atau skandal dalam kancah tata politik dan ketatanegaraan Indonesia. Dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden Indonesia oleh Ketua DPR RI perihal perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia semakin santer dibahas di media massa dan menimbulkan bermacam-macam asumsi dari berbagai lapisan masyarakat.

Read more

24Nov

Diperlukan Political Will Dalam Pengesahan RUU KUHP

laws, political, government

Sungguh panjang perjalanan Rancangan KUHP ("RUU KUHP") yang dicetuskan oleh Ali Said (Menteri Kehakiman) pada tahun 1981 hingga saat ini dimana pembahasan RUU KUHP saat ini baru mencapai tingkat panja di DPR. Kurang lebih sudah 34 tahun lamanya rancangan KUHP dirumuskan dan dibahas, namun belum juga tercapai kata sepakat untuk mengesahkan RUU KUHP tersebut.

Read more

24Oct

Sistem Multibar Harus Segera Disahkan

laws, political, services

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Dr. Hatta Ali dengan Surat Ketua MARI No. 73/KMA/HK.01/IX/2015 merupakan langkah bijaksana menuju pengesahan RUU Advokat yang baru yang mengubah sistem wadah tunggal (single bar association) menjadi wadah jamak (multibar association). Tentunya surat Ketua Mahkamah Agung RI itu dibuat dengan melihat fakta yang ada bahwa sejak disahkannya UU Advokat tahun 2003 yang lalu tidak pernah tercipta single bar association. Delapan organisasi advokat yang diakui UU Advokat itu tetap eksis tetapi tidak meleburkan diri ke dalam wadah tunggal organisasi advokat sebagaimana dimaksud UU Advokat dan menjalankan fungsinya sesuai anggaran dasar organisasi advokat masing-masing.

Read more

16Oct

Kerja Sama Global Pengembalian Aset korupsi

laws, political, government, corporate

Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) telah mengambil prakarsa untuk memerangi tindak pidana korupsi di seluruh dunia dengan alasan bahwa korupsi telah menyebabkan kemiskinan yang masif dan merendahkan martabat manusia. Sekjen PBB Koffi Anan pernah menyatakan bahwa kita hidup tidak akan nyaman kalau melihat kemiskinan masih ada di sekitar kita dan kemiskinan merupakan salah satu pertanyaan besar yang harus dijawab oleh seluruh negara di dunia. Apalagi menurut laporan United Nations Development Programme (UNDP) tahun 2014, secara global 1,2 milyar penduduk dunia (kurang lebih 20% dari 7,2 milyar penduduk dunia) hidup di bawah garis kemiskinan dengan pendapatan perkapita kurang dari US$ 1,25 per hari. Untuk itu, dalam upaya memerangi korupsi, PBB membentuk United Nations Convention against Corruption (UNCAC) pada tahun 2003 yang telah mengadakan beberapa konferensi antara lain di Laut Mati, Yordania (2005) dan yang kedua di Bali, Indonesia (2008), serta yang ketiga di Doha, Qatar (2009).

Read more

12Oct

Quo Vadis Wadah Tunggal Advokat

laws, government, political

Tulisan ini ditujukan kepada masyarakat dan khususnya para advokat muda mengenai sejarah dan asal – usul ide wadah tunggal organisasi advokatIndonesiayang mulai dicetuskan pada era Orde Baru pada akhir tahun 1970-an dan direalisasikan dalam Musyawarah Nasional AdvokatIndonesia10 November 1985 di Hotel Indonesia,Jakarta. Mungkin saja generasi mudaIndonesiadan para advokat muda sekarang kurang mendapatkan informasi bahwa ide wadah tunggal organisasi advokat telah dicanangkan sejak dulu.

Read more

01Sep

Pemimpin Demokratis Menerima Kritik Sebagai Masukan

political, Democracy, social

Rencana pemerintah mengajukan RUU KUHPidana yang masih mengandung pasal-pasal yang anti demokrasi dan mengesampingkan perlindungan hak asasi manusia sungguh di luar dugaan. Hal ini karena Pasal 265 dan 266 RUU KUHPidana justru  merupakan fotokopi dari Pasal 154 s.d 157 KUHPidana yang berasal dari Kitab Hukum Pidana Belanda (Wetboek van Strafrecht) yang diilhami Kitab Hukum Pidana Perancis yang merupakan bagian dari Code Napoleon (terdiri dari Code de civil, Code de commerce dan Code de penal). Namun sebenarnya, Belanda dan Perancis sendiri sudah lama tidak menggunakan pasal-pasal yang dapat menghalangi atau membatasi kemerdekaan dan hak asasi manusia tersebut.

Read more

12Aug

Mewujudkan Negara Kesejahteraan yang Bebas dari Korupsi

political, government, corruption

Memasuki bulan Agustus, hari perayaan kemerdekaan RI yang ke-70 semakin dekat, ada perkataan Bung Karno yang dilontarkan di masa itu dalam  salah satu pidatonya yang cukup terkenal, “Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri”. Benar yang dikatakan Bung Karno sebagai sang proklamator, saat ini korupsi yang masif dan marak menyerang semua subsistem kehidupan di tanah air. Tidak ada lagi segi kehidupan yang tidak dihinggapi praktik korupsi. Hal ini tentunya seiring dengan sifat materialisme, hedonisme, konsumerisme, dan perilaku serakah yang berkembang di masyarakat dan sebenarnya juga melanda dunia. Perjuangan berat sungguh dirasakan terutama bagi para birokrat dan PNS karena korupsi begitu masif dan merusak sistem yang ada di dalam pemerintahan dan lembaga peradilan. Sehingga korupsi dianggap hal yang biasa dan pantas untuk dipraktikkan untuk memperkaya diri tanpa batas.

Read more

05Aug

Upaya Pencegahan Pencucian Uang Melalui Profesi Hukum

laws, government, economic, political

Beberapa waktu yang lalu Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan PP No. 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (“PP No 43/2015”) yang ditandatangani pada tanggal 23 Juni 2015 sebagai pelaksanaan ketentuan UU TPPU.

Read more

Close

Search