News 2023 : Frans Winarta & Partners

01Nov

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Butuh Diatur Undang-Undang Baru

monopoli, undang-undang, persainganusaha

Maraknya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia membuat Pemerintah di Indonesia membuat aturan yang melarang praktik tersebut yang diimplementasikan melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana terakhir kali diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (“UU Monopoli dan Persaingan Usaha”). Pengawasan terhadap praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ini dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 30 ayat (1) UU Monopoli dan Persaingan Usaha. UU Monopoli dan Persaingan Usaha sendiri mendefinisikan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang dikutip sebagai berikut:

21Oct

Menimbang Efektivitas Penegakan Hukum dalam Pemberantasan Korupsi

penegakanhukum, korupsi

Korupsi sebagai pelanggaran hukum yang luar biasa menjadi isu yang menghantui wacana publik negeri ini beberapa dekade terakhir. Korupsi bukan sekadar tindakan melawan hukum oleh segelintir individu atau kelompok, melainkan menjadi praktik kebiasaan yang dianggap biasa.

23Aug

Meninjau Ulang Peran Amicus Curiae dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

amicuscuriae, peradilanpidana

Peradilan pidana di Indonesia menerima praktik Amicus Curiae. Namun, pengaturan formil mengenai Amicus Curiae masih sangat umum.

01Jul

Bagaimana Keabsahan Pembayaran Upah yang Dilakukan oleh Direksi dan Menandatangani Slip Gaji Karyawan, Meskipun Masa Jabatannya sebagai Direksi Telah Habis?

direksi, karyawan, rups

Kewajiban Pengusaha untuk membayarkan upah dan memberikan bukti pembayaran upah atau slip gaji sebenarnya secara jelas telah diatur dalam Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (“PP Pengupahan”). Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

12May

Menakar Peluang Menjadikan Non-Fungible Token Berupa Crypto Art Sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan

nft, crypto, perbankan

Non-fungible token (“NFT”) berupa crypto art merupakan aset digital, baik berupa teks, gambar, video, dan dalam bentuk lainnya yang bersifat unik dan unexchangeable dengan NFT lainnya, dimana kepemilikannya tercatat pada sistem blockchain di internet dalam bentuk kontrak cerdas yang dinamakan ‘smart contract’.[1] Oleh karena proses NFT membutuhkan platform blockchain untuk dapat menjalankan kontrak pintarnya (smart contract), maka NFT juga membutuhkan jaringan dan platform yang dapat tetap menaungi proses transaksinya.[2] NFT crypto art tersebut akan ditandatangani secara digital oleh kreator menggunakan teknologi enkripsi asimetris untuk membuktikan keaslian NFT crypto art.

23Feb

Pelaksanaan Putusan Pengadilan Asing Melalui Gugatan Re-litigasi

putusan, re-litigasi

Minimnya ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan putusan pengadilan asing melalui gugatan re-litigasi yang hanya diatur dalam Pasal 436 Rv menyebabkan adanya ketidakpastian hukum bagi para pelaku usaha untuk memperjuangkan haknya.

17Feb

Kedudukan Keterangan Ahli dalam Hukum Acara Perdata Indonesia

keterangan, ahli, hukum

A. Definisi dan Syarat Menjadi Ahli

27Jan

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA: DELIK BIASA ATAU DELIK ADUAN?

delikbiasa, delikaduan, kdrt

Kekerasan dalam rumah tangga (“KDRT”) menjadi salah satu tindak pidana yang sangat menarik perhatian publik. Terlebih lagi, tidak jarang KDRT menyangkut masalah public figure, mulai dari pejabat hingga selebriti. KDRT juga menjadi salah satu tindak pidana yang sangat dekat dengan masyarakat karena menyangkut hubungan dalam rumah tangga.

News

News

Sort by time

Search by keywords

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Butuh Diatur Undang-Undang Baru

Menimbang Efektivitas Penegakan Hukum dalam Pemberantasan Korupsi

Meninjau Ulang Peran Amicus Curiae dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Bagaimana Keabsahan Pembayaran Upah yang Dilakukan oleh Direksi dan Menandatangani Slip Gaji Karyawan, Meskipun Masa Jabatannya sebagai Direksi Telah Habis?

Menakar Peluang Menjadikan Non-Fungible Token Berupa Crypto Art Sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan

Pelaksanaan Putusan Pengadilan Asing Melalui Gugatan Re-litigasi

Kedudukan Keterangan Ahli dalam Hukum Acara Perdata Indonesia

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA: DELIK BIASA ATAU DELIK ADUAN?

Get to know us better

Find us

Stay connected with us

Search