News

News

Sort by time

Search by keywords

Enforcement of Fiduciary Security for Financing Companies Post Constitutional Court Judgment

03Dec

Enforcement of Fiduciary Security for Financing Companies Post Constitutional Court Judgment

#enforcement, #fiduciary

In Indonesia, financing companies are known as companies engaged in funding for the needs of the public, in terms of goods and services. Based on Article 1 point 1 of the Regulation of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 35/POJK.05/2018 concerning Financing Companies Business Operation (“POJK 35/2018”), financing companies are defined as follows: 

Read more

RECORDAL OF LICENSE AGREEMENT

01Nov

RECORDAL OF LICENSE AGREEMENT

license, agreement

The definition of License in the Government of the Republic of Indonesia Regulation Number 36 of 2018 concerning Recordal of Intellectual Property License Agreements (“PP 36/2018”) is as referred to in Law Number 30 of 2000 concerning Trade Secrets, Law Number 3l of 2000 concerning Industrial Design, Law Number 32 of 2000 concerning Layout Design of Integrated Circuits, Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, Law Number 13 of 2016 concerning Patent, and Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications. In broad outline, License is often also interpreted as a form of granting a permit to process and utilize Intellectual Property, which can be granted by the Licensor to the Licensee with the intention that the Licensee can carry out business activities or produce certain products/services by using the licensed Intellectual Property. In this case, a License Agreement is entered into, which can be interpreted as an Agreement between two or more parties where one party as the Owner or Licensor acts to provide a License to the party acting as the Licensee, so that the Licensee can legally produce and market its products/services. 

Read more

25Oct

Tinjauan Hukum Perubahan Ketentuan PKWT dalam Turunan UU Cipta Kerja

UUCiptaKerja

Pemerintah telah menerbitkan peraturan pelaksana dari UU Cipta Kerja melalui beberapa peraturan, yang salah satunya adalah Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PP No. 35/2021). Terbitnya peraturan pelaksana tersebut adalah untuk menindaklanjuti amanat Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), terkhusus pada cluster Ketenagakerjaan. Dalam PP No. 35/2021 tersebut, terdapat cukup banyak perubahan-perubahan yang signifikan, salah satunya yang berkaitan dengan ketentuan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

Read more

19Oct

Meruntuhkan 'Kekekalan' Korupsi

korupsi

Watyutink.com - Beberapa era pemerintahan telah berlalu sejak Indonesia merdeka di tahun 1945, namun soal korupsi di negara ini tak kunjung sirna. Sejak dulu sudah banyak dibentuk panitia, operasi, tim, komisi, dan tim gabungan untuk menangani perkara-perkara korupsi yang melibatkan banyak nama, namun hingga kini tidak ada seorang pun yang sanggup mencegahnya terus terjadi. 

Read more

23Sep

Kembali Kepada Kepribadian Indonesia - Gotong Royong

gotongroyong

Watyutink.com - Hampir dua tahun kita bergumul melawan virus Corona yang menyerang seluruh umat manusia di bumi ini. Berbagai upaya dilakukan negara-negara untuk meredam laju penyebaran virus tersebut mulai dari lockdown, pembatasan kegiatan warga, dan upaya mitigasi lainnya. Saat di berbagai negara mulai mengalami penurunan kasus, bersamaan dengan hal tersebut pula berbagai varian baru dari virus Corona muncul. Varian Delta, merupakan virus Corona yang bermutasi sehingga menghasilkan virus baru yang sangat berbahaya, begitu cepatnya menyebar dan menular hingga mengakibatkan wilayah Jakarta dan sekitarnya tumbang dalam beberapa minggu saja, bahkan efeknya masih bisa dirasakan hingga hari ini. 

Read more

21Sep

JE Sahetapy Berpulang, Frans Hendra Winarta Ungkap Kesedihan Mendalam

suaranusantara.co

Jakarta, Suaranusantara.co – Berpulangnya tokoh hukum Indonesia Jacob Elfinus Sahetapy atau lebih dikenal JE Sahetapy meninggalkan duka mendalam yang turut dirasakan kolega. Tak terkecuali advokat senior Frans Hendra Winarta yang bersama Sahetapy membesarkan Komisi Hukum Nasional (KHN) sebelum dibubarkan pemerintahan periode pertama Presiden Jokowi.

Read more

Asia Business Law Journal: Indonesia Law Firm Awards 2021

20Sep

YSIAC Newsletter Issue 27 - September 2021 | Interview With Prof. Dr. Frans H. Winarta

20Sep

YSIAC Newsletter Issue 27 - September 2021 | Interview With Prof. Dr. Frans H. Winarta

YSIAC, Newsletter

YSIAC Newsletter Issue 27 - September 2021 | Interview With Prof. Dr. Frans H. Winarta

Read more

10Sep

Menelusuri Nasib Advokat Setelah Diputus Melanggar Kode Etik

advokat, lembagaperadilan, kodeetikadvokat

Keterlibatan negara/lembaga peradilan sangat dibutuhkan dalam hal pengawasan dan/atau penjatuhan putusan pemberhentian advokat. 

Read more

Conservatorship: Judicial View and Court Process

31Aug

Conservatorship: Judicial View and Court Process

conservatorship

Every legal subject who is an adult can basically perform legal actions, unless otherwise stipulated by laws and regulations or agreements. However, it should be noted that not all legal subjects have the competency to perform legal actions (rechtsbekwaamheid) as regulated in the laws. Article 1329 of the Civil Code states that:

Read more

12Aug

Seorang Nasionalis Sejati

christiantowibisono, nasionalis

Kepergian Saudara Christianto Wibisono di tengah masa pandemi yang sudah berlangsung 1.5 tahun lebih sungguh mengagetkan. Saya kehilangan seorang teman seperjuangan, sahabat, dan rekan yang handal dalam tulis menulis dan khususnya analisis ekonominya selalu jadi rujukan di tahun 1980-1990-an. Sekitar 20 tahunan yang lalu, dia meninggalkan tanah air setelah peristiwa Mei 1998 yang betul-betul mengecewakannya, karena setiap ada gejolak politik di Indonesia, seringkali biasanya dibumbui dengan rasialisme. Namun begitu, kepergiannya ke Amerika Serikat sangat disayangkan oleh banyak pihak karena Bung Chris ini tidak lain adalah seorang nasionalis sejati yang begitu mencintai negerinya, sama seperti warga negara yang lain mencintai tanah air ini. 

Read more

28Feb

FORMAL TRUTH OF LAND SALE AND PURCHASE DEED, EFFECTIVENESS OF ELECTRONIC CERTIFICATES, AND PROTECTION OF GOOD FAITH BUYER

There are many legal problems in Indonesia related to land, whether it's a problem in the form of double certificates, land execution process, or obstacles to extending a  Right of Use of Structures. These problems, in particular related to double certificates, often arise due to the lack of prudence and thoroughness from the Land Office, as well as the negligence of the public who do not carry out land registration or do not report changes in physical data or judicial data on their land rights.

Read more

Praktik Penyelesaian Sengketa Litigasi & Non Litigasi

17Feb

Praktik Penyelesaian Sengketa Litigasi & Non Litigasi

#sengketalitigasinonlitigasi, #workshop

Praktik Penyelesaian Sengketa Litigasi & Non Litigasi

Workshop LTS Academy Batch 2 yang secara terintegrasi akan menambah pengetahuan dan memperdalam keahlian dalam hal penyelesaian sengketa baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi.

Read more

MARK PROTECTION DURING COVID-19 PANDEMIC IN INDONESIA

25Jan

MARK PROTECTION DURING COVID-19 PANDEMIC IN INDONESIA

IPPractice, pandemic, covid-19

As we all know, since December 2019 the whole world has been hit by Corona Virus Disease or abbreviated as Covid-19. This virus originated in the Wuhan region of ​​China. This virus spreads very quickly and there is no vaccine or cure.

Read more

Close

Search